Salah satu putra terbaik dari tanah Papua, Sepus Marten Fatem, S.Hut., M.Sc., berhasil menyabet gelar doktor RGO 303 dengan predikat cumlaude dalam bidang ilmu kehutanan di Universitas Kampus Gadjah Mada. Pria yang menjadi dosen di Fakultas Kehutanan, Kampus Papua dan menjadi karyawan ahli Adipati Tambrauw ini berhasil mengusut pendidikan doktor semasih 3 tahun 8 bulan.
“Lulus dengan predikat cumlaude, dengan begitu promovenduz menjadi doktor ke-94 yang lulus dari Fakultas Kehutanan slot303 UGM,” kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Budiadi, S.Hut., M Agr. Sc., selaku presiden tim penanya saat membacakan hasil ujian terdedah promosi doktor di Fakultas Kehutanan, Senin (14/10).
Sang presiden tim promotor, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc., mengungkapkan Sepus Marten Fatem mencetak gelar akademik terkenal dari Fakultas Kehutanan UGM. Oleh karena itu, ia mengharapkan ilmu pengetahuan yang didapat bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan pembangunan di tanah Papua. Tamat ini, Anda akan banyak ki mencatat tugas berat untuk menganggung Papua. Pembangunan Papua mesti dimulai dari segala sisi, ada satu hal yang perlu diingatkan, bangunlah Papua dengan hati nurani untuk melindungi kebutuhan orang asli Papua,” kata Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM ini.
Dalam disertasinya yang berjudul Konstruksi Kabupaten Konservasi Tambrauw: Kontestasi Aktor, Peran Power, Biofisik dan Adapatasi, Sepus Marten Fatem mengungkapkan Tambrauw yaitu kabupaten pemekaran di Kabupaten Papua Barat sejak tahun 2008 dan 2013 dengan luas 11.373,96 kilo meter persegi.
Sejumlah 80 komisi tata usaha pemerintahan wilayah ini mencakup hutan konservasi dan hutan lindung. Dengan statusnya andaikata wilayah yang hampir seumumnya hutan lindung dan hutan konservasi, beberapa pola konservasi tradisional alam oleh masyarakat aslil Papua tinggal tetap dipertahankan. “Ada lima komunitas besar atau lima suku besar yang tinggal membuahkan kawasan hutan untuk Acara beberapa situs dijadikan distrik leluhur maka wajib dijaga,” katanya.
Ide kabupaten konservasi, Menurutnya dimaknai semampang kegiatan pemerintahan mengeluarkan pembangunan berlandaskan pemanfaatan Berkelanjutan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
Menurutnya sang pemimpin kabupaten butuh menolak upaya pergantian tata kelola apabila perwujudan implementasi kabupaten konservasi yang menekankan bagian konservasi andaikan domain pembangunan provinsi dengan cara kolektif. Seterusnya pemkab dan pemda butuh membangkitkan program-program pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis unggulan spesifik lokal. “Salah satunya lewat penyusunan fokus implementasi kabupaten konservasi dan pembentangan destinasi wisata sebagai lingkungan primer pembangunan,” katanya.
Terkecuali itu, ia menasihati dilakukan pemeriksaan kembali rencana pembangunan tata ruang dan wilayah agar metode rasionalisasi khasiat hutan dan kawasan dapat beri dukungan pembangunan kabupaten ini andaikata kabupaten konservasi. “Minimal 70 upah kawasan lindung Darat pesisir dan laut tetap dipertahankan,” Tuturnya.