Salah satu putra paling baik dari tanah Papua, Sepus Marten Fatem, S.Hut., M.Sc., berhasil mencetak gelar doktor RGO 303 dengan predikat cumlaude dalam bidang ilmu kehutanan di Kampus Universitas Gadjah Mada. Laki-laki yang menjadi pembimbing di Fakultas Kehutanan, Universitas Papua dan menjadi karyawan ahli Adipati Tambrauw ini berhasil melengkapi pendidikan doktor semasa 3 tahun 8 bulan.
“Lulus dengan predikat cumlaude, dengan begitu promovenduz menjadi doktor ke-94 yang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM,” kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Budiadi, S.Hut., M Agr. Sc., secara sang pemimpin tim penanya saat membacakan bikinan ujian terpapar promosi doktor di Fakultas Kehutanan, Senin (14/10).
Presiden tim promotor, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc., menuturkan Sepus Marten Fatem berhasil gelar akademik terhormat dari Fakultas Kehutanan UGM. Oleh karena itu, ia menginginkan ilmu pengetahuan yang didapat bisa dipakai untuk pengambilan kearifan pembangunan di tanah Papua. Sehabis ini, Anda bakal banyak mendapatkan tugas berat untuk menganggung Papua. Pembangunan Papua patut dimulai dari segala sisi, ada satu hal yang perlu diingatkan, bangunlah Papua dengan hati nurani untuk memperkuat keperluan orang asli Papua,” kata Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM ini.
Dalam disertasinya yang berjudul Konstruksi Kabupaten Konservasi Tambrauw: Kontestasi Aktor, Peran Power, Biofisik dan Adapatasi, Sepus Marten Fatem menyampaikan Tambrauw yaitu kabupaten pemekaran di Kabupaten Papua Barat sejak tahun 2008 dan 2013 dengan luas 11.373,96 km persegi.
Separo 80 risiko manajemen pemerintahan wilayah ini melingkupi hutan konservasi dan hutan lindung. Dengan statusnya sebagai wilayah yang hampir seumumnya link slot303 hutan lindung dan hutan konservasi, beberapa pola konservasi tradisional alam oleh masyarakat aslil Papua tengah tetap dipertahankan. “Ada lima populasi besar atau lima kelompok besar yang tengah mengakibatkan kawasan hutan untuk Tata beberapa posisi dijadikan distrik leluhur sehingga wajib dijaga,” katanya.
Konsep kabupaten konservasi, Menurutnya dimaknai sebagai pasal pemerintahan menangani pembangunan berlandaskan pemanfaatan Bersambung-sambung perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
Katanya sang penguasa kabupaten butuh menolak upaya persilihan tata kelola jika perwujudan implementasi kabupaten konservasi yang menitikberatkan perihal konservasi asalkan domain pembangunan ranah secara kolektif. Setelah itu pemkab dan pemda butuh menjulang program-program pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis unggulan spesifik lokal. “Salah satunya lewat penyusunan fokus implementasi kabupaten konservasi dan pengembangan destinasi wisata selaku area hakiki pembangunan,” katanya.
Tidak hanya itu, ia menganjurkan dilakukan pemeriksaan kembali rencana pembangunan tata ruang dan wilayah agar usaha rasionalisasi kemujaraban hutan dan kawasan dapat memberi dukungan pembangunan kabupaten ini apabila kabupaten konservasi. “Minimal 70 remunerasi kawasan lindung Darat pesisir dan laut tetap dipertahankan,” Tuturnya.